Demokrasi Indonesia

Nama   : Muhammad Faruq Bukhori

NIM    : 13020117140087

DEMOKRASI INDONESIA

A.    Demokrasi

Gelombang demokratisasi yang melanda berbagai belahan dunia serta terus menyebar membesar menghancurkan simbol-simbol otoritarianisme komunis di Eropa.

1.      Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan system pemerintahan yang berasal dari kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan secara langsung oleh rakyat.

Menurut Robert Dahl, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk : ,

a.       Berpartisipasi secara efektif

b.      Setara dalam hak suara,

c.       Mencapai pemahaman yang baik,

d.      Menjalankan kontrol akhir terhadap agenda, dan

e.       Melibatkan orang dewasa.

Adapun institusi politik penting untuk mencapaitujuan itu ialah :

a.       Pejabat terpilih,

b.      Pemilu yang bebas, adil, dan rutin,

c.       Kebebasan berpendapat,

d.      Adanya sumber informasi alternatif,

e.       Otonomi asosiasional, dan

f.       Kewarnegaraan yang inklusif (Dahl, 1998).

Definisi secara singkat dari demokrasi ialah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2.      Sejarah Perkembangan Demokrasi

Demokrasi sudah ada pada masa Mesir dan Mesopotamia Kuno. Pada saat itu bangsa tersebut sudah lebih demokratis ketimbang bangsa Yunani Kuno. Bangsa Mesir memungkin kaum wanita menjadi bagian dari keanggotaan, dan berbeda dengan bangsa yunani kuno yang tidak membolehkan kaum wanita ikut bergabung. Mengenai masa Romawi kuno, konstitusi yang ada pada saat itu berhasil memadukan elemen monarkhi, aristokrasi, dan demokrasi. Orang Romawi menamakannya “ Republik” yang berarti ”sesuatu yang menjadi milik rakyat”. Pada awalnya system ini hanya boleh dikuti oleh para bangsawan saja, namun dalam perkembangannya masyarakat biasa diperkenankan untuk ikut berpartisispasi.

Diawal perkembangan demokrasi, demokrasi berawal di Inggris, ditandai dengan adanya Magna Charta (Piagam Besar) tanggal 15 Juni 1215, yang berisi kontrak antara Raja John dengan sejumlah bangsawan. Pada tahun 1688 di Inggris terjadi The Glorius Revolution, kejadian tersebut mengawali babak baru bagi demokrasi yang ada sebulumnya di Inggris, yaitu pengalihan kekuasaan dari tangan raja ke parlemen.

Institusionalisasi gagasan demokrasi mencapai puncaknya pada Revolusi Amerika tahun 1776. Demokrasi tidak hanya diakui sebagai ideologi namun dapat disepakati sebagai pedoman jalan hidup suatu bangsa. Di zaman modern ini demokrasi telah menjadi isu bersama dengan bangsa-bangsa lain dengan adanya keteapan Declaration of Human Right oleh PBB. Itu menjadi bukti bahwa perlawanan manusia terhadap penindasan dan tirani.

3.      Tipe-tipe demokrasi

Tipe-tipe demokrasi yang ada didunia ini menurut David Collier dan Steven Levitsky setidaknya ada kurang lebih 550 jenis demokrasi. Namun empat titik perkembangan demokrasi, yaitu : Rezim Otoritarian, Demokrasi Elektoral, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Penuh.

a.      Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung disebut juga sebagai demokrasi ‘Asli’. Artinya demokrasi ini memang berasal dari rakyat tampa perlu melalui perantara dan tanpa manipulasi. Kelebihan demokrasi model ini mengembalikan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat. Kelemahan dari demokrasi mode ini terletak pada pembatasan, yakni demokrasi ini diterapkan dalam ruang lingkup yang kecil.

b.      Demokrasi Perwakilan

Demokrasi model ini berkebalikan dengan demokrasi langsung yaitu, demokrasi ini melalui perwakilan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada mereka. Tipe demokrasi ini dibagi menjadi beberapa subtype, sebagai berikut :

1.      Demokrasi Parlementer

Merupakan satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi dalam pengambil keputusan yang dipimpin perdana menteri.

2.      Demokrasi Presidensial

Kepala Negara dipilih langsung oleh rakyat.

3.      Dalam sistem demokrasi ini presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi kekuasaannya terbatas.

B.     Dedmokratisasi

1.      Gelombang Demokratisasi

Hakekatnya demokratisasi merupakan proses menuju demokrasi. Demokratisai sebagai perubahan dari rejim otoriter menuju poliarkhi dan liberalisasi lebih tinggi.

a.      Demokratisasi Gelombang Pertama (1828-1926)

Pada periode ini lebih dari 30 negara setidaknya telah memiliki lembaga demokrasi di tingkat nasional.

b.      Gelombang Demokratisasi Balik Pertama (1922-1942)

Pada tahun 1920-an ada gerakan kembali ke bentuk otoriter atau totaliter.

c.       Gelombang Demokratisasi Kedua (1943-1962)

Pasca Perang Dunia II, Negara-negara yang kalah perang peraktis mengikuti alur dinamika politik internasional. Pada sisi lain, runtuhnya kolonialisme barat melahirkan Negara-negara baru yang bergerak ke arah demokrasi.

d.      Gelombang Demokratisasi Balik Kedua (1958-1975)

Pada masa ini lebih dikenal sebagai fase berdarah. Di masa ini ada kurang lebih Negara Asia, Afrika,  dan Amerika Latin yang kembali ke otoriterisme, serta bergabungnya kekuatan elit militer dan sipil bersama-sama untuk mengelola kekuatan secara sinergis.

e.       Gelombang Demokratisasi Ketiga (1974)

Dipicunya kejadian di Spanyol, Portugal, dan Yunani yang seolah-olah menjungkirbalikkan teori bahwa demokrasi tidak dapat hidup di Negara-negara berkembang.

f.       Gelombang Demokratisasi Balik Ketiga (1991)

Gelombang demokratisasi balik ketiga ini membuat orang-orang ragu apakah benar gelombang ini terjadi. Pasalnya di Indonesia dilaksanakannya pemilu paling demokrasi.

2.      Isu-isu Kritis

Demokrasi umunya selalu disudutkan, bahkan ditudung sebagai kambing hitam dari masalah yang dihadapai Negara. Maka dari itu munculnya pro dan kontra mengenai kaitan demokrasi dengan yang lainnya.

a.      Demokrasi dan Pembangunan

Antara demokrasi dan pembangunan, keduanya sering dipertentangkan di saat para elit hendak menentukan pilihan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam kondisi tertentu perdebatan pun muncul, kubu moderenisasi-demokrasi bersikukuh bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat berlangsug lebih pesat jika dilakukan di alam demokrasi.

b.      Demokrasi dan resikalisme agama

Hubungan demokrasi dan radikalisme agama antara keduanya menunjukkan wajah yang paradoksal. Isu ini bermula dari tesis bahwa Negara-negara yang tidak demokratis merupakan wilayah produktif bagi lahirnya gerakan radikalisme agama.

c.       Demokrasi dan Konflik

Negara yang berdemokrasi “matang” hak kelompok minoritas cenderung dilindungi dan konflik SARA makin hilang. Sebaliknya, petaka terjadi apabila di suatu Negara melaksankan demokrasi secara”tanggung” maka pecahnya kerusuhan SARA.

d.      Demokrasi dan Korupsi

Ketika laju perkembangan demokratisasi ternyata berjalan seiring dengan korupsi.

Jonathan Moran mengkategorikan beberapa Negara transisi , yang sekaligus juga menuju massif korupsi ialah :

1.      Negara transisi dari kekuasaan otoriter  ;

2.      Transisi dari bekas komunis ;

3.      Negara-negara dekolonisasi ;

4.      Negara-negara baru.

Ketika memasuki transisi demokrasi, Negara-negara memperlihatkan gejala yang sama, yaitu :

1.      Negara dalam keadaan lemah ;

2.      Tidak berhasil mereduksi korupsi ;

3.      Adanya liberalisasi politik.

3.      Prospek Demokrasi

Demokrasi tidak mudah berkembang dalam realitas politik yang kondusif, yaitu masyarakat individualis yang kompetitif dan berorientasi pasal. Ditengah kontroversi pro dan kontra terhadap demokrasi, perlu dikemukakan fenomena menarik sehubungan praktik-praktik demokrasi di berbagai belahan dunia.

C.    Demokrasi di Indonesia

Setelah berhasil menumbangkan rejim otoriter, bangsa Indonesia berkutat dalam pembenahan reformasi politik ke demokrasi sesungguhnya. Secara garis besar perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode, sebagai berikut :

1.      Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Indonesia dulunya menganut sistem demokrasi presidensial, namun perubahan ke demokrasi parlementer karena adanya konvensi syahrir tahun 1946. Dalam periode tersebut peran parlemen dan partai sangat dominan, dan semakin dikukuhkan dengan berlakunya konstitusi RIS dan UUD RI Tahun 1950.

2.      Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi ini diartikan sebagai demokrasi yang mengakui adanya pimpinan. Tujuannya adalah menyingkirkan perusak-perusak demokrasi. Demokrasi ini juga menunjukkan pendirian yang tegas dan sikap hidup yang nyata.

3.      Demokrasi Pancasila (1966-1998)

Pada masa Orde Baru, demokrasi Indonesia dinamakan demokrasi pancasila. Tujuannya adalah kembali ke pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Peran presiden dan militer sangat dominan pada masa demokrasi pancasila, dan prakteknya rejim tersebut lebih represif dan otoriter.

4.      Era Reformasi (1998-Sekarang)

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru, bangsa Indonesia mulai mencoba ke demokrasi penuh. Bagi Indonesia sekarang yang diharapkan adalah demokrasi yang benar-benar bertanggungjawab.